Kantor Konsultan Pajak Leo Fisika & Rekan

Kami Kantor Konsultan Pajak Leo Fisika & Rekan didirikan pada awal tahun 2019 merupakan perkumpulan praktesi konsultan pajak yang memiliki tekat untuk berkontribusi membantu pemerintah dalam memajukan perpajakan dengan cara memberikan jasa konsultasi bidang perpajakan tentunya ikut serta dalam mensosialiasikan peraturan perpajakan dan juga hak dan kewajiban wajib pajak, selain itu kami juga memiliki cita-cita untuk mencapai kepuaasan pelanggan (Clients sastify)

Dengan didukung oleah team kami memiliki pengalaman menangani dibidang perpajakan lebih rata rata lebih dari 15 tahun dengan industri usaha bermacam-macam jenia usaha seperti automotiv company, PMA company, manufacture, contractor treading etc untuk menangani perpajakan mulai dari kepatuhan pajak (Tax Complience), pemeriksaan pajak (Tax Audit), Pengembalian Pajak ( Tax Restitution), penangan Keberatan dan Banding (Objection and Appeal), dan adminstrasi perpajakan lain nya.

kami memiliki izin praktek konsultan pajak dari kementerian keuangan dan juga memiliki izin kuasa hukum di pengadilan pajak.

Apabila bapak/ibu butuh konsultasi silahkan hubungi 081292663464 email leofisikase@yahoo.com

Rencana Tax Amnesty Jilid II

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beri peluang untuk kembali mengadakan tax amnesty pada periode kedua Jokowi.

Hal ini disampaikan Menkeu saat menganggapi pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani dalam Kadin Talks, Jumat (2/8/2019).

Apa ada kemungkinan? Di dunia ini yang namanya mungkin ya semuanya mungkin," kata Sri.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya masih khawatir apabila tax amnesty jilid II diselenggarakan maka wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak justru tidak jera.

Selain itu, tax amnesty yang diselenggarakan pertama pun masih belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah.

"Kemarin itu tax amnesty yang ikut cuma 1 juta WP, its actually very low dibanding ekspektasi kita dibanding taxpayer," kata Sri.

Sri mengungkapkan sebelumnya pihaknya tidak memiliki data yang lengkap.

Dalam tax amnesty pertama yang diselenggarakan pada 2016 hingga 2017, pendapatan yang diterima oleh negara sebesar Rp135 triliun.

Untuk sekarang ini, Sri mengatakan akses informasi yang dimiliki oleh Kemenkeu sudah cukup baik karena sudah ada kerja sama dengan 90 negara dan sudah 47 juta transaksi yang dilaporkan.

"Sekarang necessary condition itu sudah terjadi oleh karena itu munculah aspirasi ingin tax amnesty lagi. Kita pertimbangkan secara matang untuk yang terbaik bagi Indonesia," ujarnya.

Sumber : https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190802/259/1131951/menteri-keuangan-buka-peluang-tax-amnesty-jilid-ii